LegalLens.blog

Ada alasan mengapa   Better Call Saul  begitu menarik bagi orang yang bekerja di dunia hukum. Serial ini memang bercerita tentang Jimmy McGill yang kemudian dikenal sebagai Saul Goodman, tetapi kalau kita melihatnya dari sisi profesi advokat, ceritanya bukan sekadar tentang pengacara yang melakukan hal-hal kontroversial. Justru ada banyak pelajaran positif yang bisa diambil. Tentu saja, bukan berarti kita harus meniru Saul Goodman. Sebaliknya, serial ini memperlihatkan bagaimana kemampuan seorang pengacara bisa menjadi kekuatan besar ketika digunakan dengan benar dan bisa menjadi bumerang ketika tidak lagi dikendalikan oleh etika. Pengacara harus pandai membaca manusia Jimmy punya satu kemampuan yang luar biasa: dia bisa membaca orang. Dia tahu kapan seseorang sedang takut, kapan sedang marah, kapan membutuhkan kepastian, dan kapan sebenarnya hanya ingin didengarkan. Dalam praktik hukum, kemampuan seperti ini sangat penting. Klien tidak datang membawa fakta yang sudah tersusun...

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang baru, hakim tidak lagi diposisikan sekadar sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 dan hukum acara pidana baru (KUHAP 2025), hakim diwajibkan mempertimbangkan serangkaian pasal krusial yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara substantif, landasan utama hakim dalam menjatuhkan pidana merujuk pada Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP. Pasal 51 mengatur tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan pencegahan, pemasyarakatan, dan penyelesaian konflik. Lebih jauh, Pasal 54 KUHP memuat pedoman pemidanaan yang komprehensif. Hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin pelaku, penderitaan korban, hingga pemaafan dari korban. Selain itu, Pasal 53 ayat (2) KUHP menegaskan prinsip progresif: jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan ke...

Profesi advokat kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan ini menarik perhatian karena menyentuh salah satu isu yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan, yaitu tata kelola organisasi advokat di Indonesia.   Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pengaturan organisasi advokat yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam praktik. Karena itu, MK meminta DPR dan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Advokat dalam jangka waktu tertentu guna menciptakan tata kelola profesi yang lebih baik. Bagi sebagian kalangan, putusan ini dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem organisasi advokat yang selama ini berlaku. Sejak UU Advokat disahkan pada tahun 2003, berbagai dinamika muncul, termasuk lahirnya sejumlah organisasi advokat di luar or...